PDIP: Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)

PDIP: Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)

Oleh Sapri Pamulu - 14 Oktober 2009 - Dibaca 665 Kali -

Seorang sahabat mememberi tambahan label PDIP sebagai “Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)” menyusul pernyataan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang menyayangkan adanya keinginan sebagian elit PDIP yang ingin masuk Kabinet SBY, karena tindakan tersebut dianggap melenceng dari kebijakan dan tujuan partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pernyataan Mega ini tentu saja mengejutkan karena PDIP ditengarai akan segera bergabung dengan koalisi SBY baik dalam pemerintahan maupun parlemen. Indikasinya bisa terbaca pasca terpilihnya Taufik Kiemas, Ketua Deperpu PDIP yang sekaligus suami Mega, menjadi Ketua MPR. Juga Pramono Anung, Sekjen PDIP yang mengakui jika ada komunikasi dengan SBY menyangkut posisi di Kabinet mendatang.

Senada dengan Mega, AP Batubara, tokoh senior PDIP juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana kader PDIP menerima tawaran menjadi menteri pada kabinet SBY dengan alasan bahwa dalam Pileg dan Pilpres lalu, PDIP memang tidak ikut berkoalisi dengan Partai Demokrat. Malah ekstrimnya, AP Batubara mengusulkan jika memang ada kader PDI yang menjadi anggota Kabinet, maka kader yang bersangkutan mengundurkan diri dari PDIP dan tidak mengatasnamakan dari PDIP. PDIP harus tetap sebagai partai oposisi yang berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap pemerintahan SBY.

Mencermati sikap terkini PDIP tersebut, Mega tampaknya ingin konsisten sebagai oposan terhadap pemerintahan SBY, tetapi ini juga dapat diperdebatkan apakah sikap tersebut benar-benar merupakan “good will” bukan sekedar “political will” dari PDIP untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, menyusul ditengarainya Aburizal Bakrie yang juga akan merapat dalam koalisi SBY sehingga terkesan akan adanya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.

Mengutip tulisan terdahulu, bahwa penyalahgunaan kekuasaan seperti disitir oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt hanyalah bisa dihindari bila ada pengawasan dan kontrol oleh lembaga yang satu terhadap lainnya atas dasar kedudukan yang seimbang. Olehnya itu mekanisme check and balances antara legislatif, dan eksekutif juga otomatis diperlukan guna menghindari kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tentu saja masih segar dalam ingatan kita bahwa selama 32 tahun Orde Baru, kekuasaan presiden menjadi lebih dominan dan terpusat, bahkan nyaris tak terbatas, sedang DPR hanya menjadi stempel pemerintah, padahal sejatinya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat (prinsip kedaulatan rakyat), khususnya asas persetujuan rakyat (by the consent of the people).

SBY sendiri mengingatkan bahwa koreksi terhadap pemerintah semestinya tidak harus dalam beroposisi dengan pemerintah, tetapi bisa juga dengan modus yang sama yang selama ini dilakukan masyarakat melalui LSM. Oposisi bukanlah merupakan suatu lembaga resmi yang diatur dalam konstitusi yang ada untuk dapat terus-menerus melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Istilah ini hanya merupakan label bagi kelompok fraksi dan partai di DPR yang bersikap berseberangan dengan pemerintah. Meski demikian, sikap beroposisi ini diperlukan bukan hanya untuk mencapai kepuasan perlawanan, tapi tetapi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme politik yang otomatis untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan kekuasan secara timbal-balik, baik oleh legislatif kepada eksekutif, maupun sebaliknya, pemerintah kepada parlemen. Pers yang leluasa, dan kelompok kritis seperti Mahasiswa dan LSM, juga terbukti berpotensi besar dalam mengontrol kekuasaan.
Kembali ke inti tulisan, barangkali memang ada patutnya bahwa PDIP itu memang merupakan Partai (yang) Dilarang Ikut Pemerintah. PDIP sudah terlatih dalam beroposisi dengan pemerintahan SBY selama 5 tahun terakhir, hal yang berbeda dengan Partai Golkar yang tidak pernah jauh dari lingkar inti kekuasaan.

Tags: AP Batubara, mega, Oposisi, PDIP, sby, Taufik Kiemas

Share on Facebook Share on Twitter

8 tanggapan untuk “PDIP: Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)”