PDIP: Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)

PDIP: Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)

Oleh Sapri Pamulu - 14 Oktober 2009 - Dibaca 665 Kali -

Seorang sahabat mememberi tambahan label PDIP sebagai “Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)” menyusul pernyataan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang menyayangkan adanya keinginan sebagian elit PDIP yang ingin masuk Kabinet SBY, karena tindakan tersebut dianggap melenceng dari kebijakan dan tujuan partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pernyataan Mega ini tentu saja mengejutkan karena PDIP ditengarai akan segera bergabung dengan koalisi SBY baik dalam pemerintahan maupun parlemen. Indikasinya bisa terbaca pasca terpilihnya Taufik Kiemas, Ketua Deperpu PDIP yang sekaligus suami Mega, menjadi Ketua MPR. Juga Pramono Anung, Sekjen PDIP yang mengakui jika ada komunikasi dengan SBY menyangkut posisi di Kabinet mendatang.

Senada dengan Mega, AP Batubara, tokoh senior PDIP juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana kader PDIP menerima tawaran menjadi menteri pada kabinet SBY dengan alasan bahwa dalam Pileg dan Pilpres lalu, PDIP memang tidak ikut berkoalisi dengan Partai Demokrat. Malah ekstrimnya, AP Batubara mengusulkan jika memang ada kader PDI yang menjadi anggota Kabinet, maka kader yang bersangkutan mengundurkan diri dari PDIP dan tidak mengatasnamakan dari PDIP. PDIP harus tetap sebagai partai oposisi yang berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap pemerintahan SBY.

Mencermati sikap terkini PDIP tersebut, Mega tampaknya ingin konsisten sebagai oposan terhadap pemerintahan SBY, tetapi ini juga dapat diperdebatkan apakah sikap tersebut benar-benar merupakan “good will” bukan sekedar “political will” dari PDIP untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, menyusul ditengarainya Aburizal Bakrie yang juga akan merapat dalam koalisi SBY sehingga terkesan akan adanya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.

Mengutip tulisan terdahulu, bahwa penyalahgunaan kekuasaan seperti disitir oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt hanyalah bisa dihindari bila ada pengawasan dan kontrol oleh lembaga yang satu terhadap lainnya atas dasar kedudukan yang seimbang. Olehnya itu mekanisme check and balances antara legislatif, dan eksekutif juga otomatis diperlukan guna menghindari kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tentu saja masih segar dalam ingatan kita bahwa selama 32 tahun Orde Baru, kekuasaan presiden menjadi lebih dominan dan terpusat, bahkan nyaris tak terbatas, sedang DPR hanya menjadi stempel pemerintah, padahal sejatinya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat (prinsip kedaulatan rakyat), khususnya asas persetujuan rakyat (by the consent of the people).

SBY sendiri mengingatkan bahwa koreksi terhadap pemerintah semestinya tidak harus dalam beroposisi dengan pemerintah, tetapi bisa juga dengan modus yang sama yang selama ini dilakukan masyarakat melalui LSM. Oposisi bukanlah merupakan suatu lembaga resmi yang diatur dalam konstitusi yang ada untuk dapat terus-menerus melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Istilah ini hanya merupakan label bagi kelompok fraksi dan partai di DPR yang bersikap berseberangan dengan pemerintah. Meski demikian, sikap beroposisi ini diperlukan bukan hanya untuk mencapai kepuasan perlawanan, tapi tetapi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme politik yang otomatis untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan kekuasan secara timbal-balik, baik oleh legislatif kepada eksekutif, maupun sebaliknya, pemerintah kepada parlemen. Pers yang leluasa, dan kelompok kritis seperti Mahasiswa dan LSM, juga terbukti berpotensi besar dalam mengontrol kekuasaan.
Kembali ke inti tulisan, barangkali memang ada patutnya bahwa PDIP itu memang merupakan Partai (yang) Dilarang Ikut Pemerintah. PDIP sudah terlatih dalam beroposisi dengan pemerintahan SBY selama 5 tahun terakhir, hal yang berbeda dengan Partai Golkar yang tidak pernah jauh dari lingkar inti kekuasaan.

Tags: AP Batubara, mega, Oposisi, PDIP, sby, Taufik Kiemas

Share on Facebook Share on Twitter

8 tanggapan untuk “PDIP: Partai Dilarang Ikut Pemerintah (SBY)”

Ada “Rizal Mallarangeng” di Golkar, Capres 2014?

Ada “Rizal Mallarangeng” di Golkar, Capres 2014?

Oleh Sapri Pamulu - 9 Oktober 2009 - Dibaca 1585 Kali -

Dari susunan pengurus DPP Golkar 2009-2014 yang diumumkan Fadel Muhammad semalam, ada sosok yang paling menarik yang nangkring di urutan 18, yaitu “Rizal Mallarangeng” sebagai Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan. Tentu saja anda semua sudah mahfum dengan yang dimaksud, dan juga kemasyhurannya selama Pilpres lalu sebagai Koordinator Tim Pemenangan SBY-Boediono, yang selalu menantang JK. Cheli, demikian nama akrabnya, juga pernah berkampanye sebagai capres dengan ikon RM09, dan lalu mengundurkan diri setelah menimbang peluang yang ada menyusul disahkannya UU Pilpres.

Ada apa sehingga Cheli berlabuh di Golkar, bukan di Demokrat? Kedekatan Cheli dengan Aburizal Bakri dan Akbar Tanjung memang sudah dilansir sejak lama, tapi ini tentu bukan ini saja yang patut di duga saja, apalagi jika kembali menelisik target yang bersangkutan untuk memimpin Indonesia dari jalur indepenpen gagal, sehingga bukan hal yang mustahil bahwa partai Golkar dapat menjadi perahu, atau minimal sekoci untuk menggapai. Meski Cheli baru kali ini berkiprah di Golkar, jika dibandingkan dengan nama-nama pengurus lainnya yang telah berdaki dan lusuh berteduh di bawah pohon beringin, Cheli menjadi sosok istimewa yang tiba-tiba muncul menjadi elite partai. Ketika AKbar Tanjung menskors 19 Pengurus beberapa waktu lalu (2002) dan menuai pro-kontra, Rizal justru tampil sebagai pengamat politik yang membela, menurutnya apa yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar merupakan sesuatu yang wajar dalam proses konsolidasi partai, sehingga penonaktifan 19 pengurus Partai Golkar bukan sebagai hal yang kontroversial, tapi malah justru dapat menyatukan Golkar dengan lebih koheren dalam menentukan garis partai dan membuat organisasi Golkar menjadi lebih efektif.

Aburizal Bakri sendiri dalam pidato penutupan munas menyampaikan bahwa khusus untuk pemilihan presiden pada 2014 mendatang, Golkar harus mengajukan kadernya sebagai calon presiden, dan menandaskan bahwa calon tersebut tak harus ketua umum, yang terpenting merupakankader terbaik dan terpopuler. Ini tentu saja merupakan peluang bagi Cheli, selama 2 Pilpres lalu bersama Mega-Hasyim (2004) dan SBY-Boediono (2009), akan merupakan pengalaman yang berharga untuk menjadikannya sebagai Capres Partai Golkar pada tahun 2014.

Akankah Golkar bakal meretas jalan bagi Cheli untuk tampil lagi sebagai Capres kelak, mari kita bersabar mengamat-amati.

Tags: 2014, capres, Cheli, Golkar, Presiden, Rizal Mallarangeng

Share on Facebook Share on Twitter

20 tanggapan untuk “Ada “Rizal Mallarangeng” di Golkar, Capres 2014?”

Ical Golkar, SBY Totaliter?

Ical Golkar, SBY Totaliter?

Oleh Sapri Pamulu - 8 Oktober 2009 - Dibaca 1021 Kali -

Sebuah portal berita menyajikan topik yang menarik sekaitan dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015: Golkar Mandiri Bersama SBY. Mengutip Arbi Sanit, analis politik dari Universitas Indonesia (UI) yang menilai kemenangan Ical ini sebagai pelengkap totaliterisme SBY dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Indikator “totaliterisme” ini bisa dirujuk kepada proses penentuan dan keterpilihan ketua DPR, DPD, MPR, Plt KPK sampai Ketua Umum Partai Golkar yang secara jelas untuk mengakomodasi kepentingan SBY. Olehnya itu menurut sang pengamat, maka kepemimpinan SBY yang totaliarisme dan otorianisme menjadi model yang sempurna

Tapi apakah betul SBY akan memimpin Indonesia kedepan dengan model yang dimaksud?? Dalam ilmu politik, totaliterisme merujuk kepada gejala negara yang totaliter, dimana sistem politik mengontrol, menguasai dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakatsecara menyeluruh. Dalam bentuk yang lebih parah dan mengerikan, sebagaimana ditulis oleh Orwell (1946) dalam romannya “Animal Farm” bahwa penguasa model totaliter itu berkeinginan memimpin tidak hanya dengan tanpa gangguan dari bawah, dan memonopoli kekuasaan saja, tapi juga ingin secara aktif menentukan bagaimana masyarakat berekspresi dan beraktifitas. Model macaa SBY juga memahami cara yang ditempuh Presiden Soeharto yang memilih demokrasi yang semiotoritarian karena ingin menghadirkan stabilitas politik agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik.

Jika sikap oposisi oleh partai lain dipandang sebagai salah bentuk mekanisme “check and balance” ini, maka setelah menguatnya indikasi PDIP dan Golkar merapat ke SBY, maka tentu saja tinggal partai Hanura dan Gerindra yang menjadi harapan yang tersisa di parlemen, meskipun paduankekauatan keduanya tidak melampaui 10% dari total suara parlemen. Hal yang tentu saja berbeda jika mereka bersama PDIP dan Golkar tetap dalam koalisi besar yang pernah dicanangkan pada saat koalisi Pilpres yang disebutkan juga akan berlanjut menjadi koalisi di Parlemen. SBY sendiri mengingatkan bahwa koreksi terhadap pemerintah semestinya tidak harus dalam beroposisi dengan pemerintah, tetapi bisa juga dengan modus yang sama yang selama ini dilakukan masyarakat melalui LSM.

Tags: Arbi Sanit, Demokrasi, Golkar, sby, Totaliterisme

Share on Facebook Share on Twitter

7 tanggapan untuk “Ical Golkar, SBY Totaliter?”

Gerah dan Sejuknya Lingkaran SBY Kemarin

Gerah dan Sejuknya Lingkaran SBY Kemarin

Oleh Sapri Pamulu - 7 Oktober 2009 - Dibaca 1099 Kali -

Selasa kemarin ada 2 peristiwa yang setidaknya penting dan menarik yang mencubit benak setelah membaca portal Kompas dan Tempo, yang bermuara pada pusaran Presiden terpilih, SBY. Pertama, SBY Gerah dengan Pernyataan JK, dijudulkan oleh Kompas. Ajakan JK, sang Wapres, sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) untuk memilih satu diantara 2 opsi, koperasi atau oposisi dengan pemerintahan mendatang, dan ini ditengarai sebagai upaya menggiring Golkar untuk bersikap berbeda dengan yang sekarang. Menariknya, karena SBY juga kontan menanggapi melalui konperensi pers dimana SBY mengingatkan bahwa koreksi terhadap pemerintah semestinya tidak harus dalam beroposisi dengan pemerintah, tetapi bisa juga dengan modus yang sama yang selama ini dilakukan masyarakat melalui LSM. Tentu saja tanggapan ini menimbulkan berbagai komentar lanjutan, ada apa SBY sampai ikut gerah, toh kekuatan SBY sudah pasti di eksekutif dan mumpuni di DPR pasca Taufik Kiemas (PDIP) menjadi Ketua MPR. Pada awal penjajakan calon Wapres beberapa waktu yang lalu, justru SBY juga sempat membuat Golkar gerah dan akibatnya bergonjang-ganjing

Kedua, momen sebaliknya, kesejukan terjadi antara Tempo-Goenawan Mohammad (GM) dan Tommy Winata (TW) yang diberitakan Tempo sebagai hasil jerih payah Todung Mulya Lubis. Sebagaimana banyak dituliskan Mas Wisnu dalam Kompasiana ini, pentolan Tempo, GM, dan TW memang dikenal sebagai supporter SBY-Boediono dalam kampanye lalu.Perseteruan ini bermula saat TW menggugat GM, dan PT. Tempo Inti Media Harian (Koran Tempo) atas pencemaran nama baik dan dimenangkan TW, lalu Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Goenawan Mohamad dan mengharuskan Goenawan dan Tempo meminta maaf melalui beberapa media massa. Setalah 6 tahun bersengketa, mereka bersepakat menyelesaikan perkara yang terjadi dan menandatangani perjanjian damai, selasa malam.
Hugh, akhirnya pusaran SBY kembali menjadi sejuk, tidak hanya gerah saja di siang hari kemarin itu.

Tags: GM, Golkar, Kompas, Oposisi, sby, Tempo, TW

Kompasiana: http://public.kompasiana.com/2009/10/07/gerah-dan-sejuknya-lingkaran-sby-kemarin/

Share on Facebook Share on Twitter

9 tanggapan untuk “Gerah dan Sejuknya Lingkaran SBY Kemarin”

Sulsel: Apakah anda berbatik hari ini??

Sulsel: Apakah anda berbatik hari ini??

Oleh Sapri Pamulu - 2 Oktober 2009 - Dibaca XYZ Kali -

Sebagaimana ditetapkan UNESCO (Educational, Scientific and Cultural Organisation ) pada hari ini, bahwa batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari budaya Indonesia. Batik Indonesia ini menyusul Keris dan Wayang Orang yang telah diakui pada tahun 2008 lalu. Daftar warisan selengkapnya dapat ditelusuri pada situs Intangible Cultural Heritage - UNESCO. Dari dokumen nominasi batik ini disebutkan bahwa budaya batik terdapat di 23 dari 33 provinsi di Indonesia, antara lain Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua.

Dari 23 provinsi tersebut disebut 9 propinsi yang telah memiliki budaya batik sejak dahulu kala, yaitu Jambi, Sumsel, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jogya, Jatim, dan Sulsel. Uniknya, diantara kesembilan provinsi ini, Sulsel (Sulawesi Selatan) justru merupakan satu-satunya provinsi di mana masyarakat tidak menggunakan batik sebagai pakaian sehari-hari, seperti delapan provinsi lainnya. Olehnya itu tulisan ini dimaksudkan untuk menggugah himbauan untuk berbatik sesuai dengan tradisi budaya yang telah lama diwariskan, bukan sekadar memperingati hari Batik pada hari ini menyusul penetapan UNESCO.

Menyimak catatan sejarah batik dalam dokumen tersebut umumnya merujuk kepada budaya tradisional Jawa , tentu saja menarik untuk mencoba melihat sejarah batik di Sulsel yang menurut ulasan di Kompas: Batik, menuju pengakuan dunia, bahwa Cikal bakal batik dapat ditelusuri dari kain simbut dari Banten dan kain ma’a dari Toraja di Sulawesi Selatan yang memakai bubur nasi sebagai perintang warna. Oleh karena posisi geografis Toraja terisolasi di pegunungan, maka para ahli menduga kemungkinan besar batik itu asli dari sana, tidak dipengaruhi India sebagaimana sejarah batik Jawa yang ditengarai dikenalkan pada jaman Raja Lembu Amiluhur (Jenggala), sehingga batik Toraja ini memunculkan teori boleh jadi Indonesia juga melahirkan batik pertama.

Menurut TT Soerjanto, kurator pada Museum Batik Kuno Danar Hadi (Solo) dan juga mantan Kepala Balai Pengembangan Batik di Yogyakarta bahwa produk kain yang mengalami proses celup rintang ini dikenal sejak abad V di Tanah Pasundan dan Tana Toraja. Setelah menyusuri database ilmiah Pro-Quest, dapatkan satu thesis master yang disubmitted di California State University, oleh Trish Hodge (1999) yg mengurai ringkas sejarah batik (hal 13-19). Mengutip Heringa (1996), konon batik ini diperkenalkan oleh orang India, pada saat Raja Lembu Amiluhur menikahkan putranya dengan putri India, sekitar tahun 700. Dalam bagian lainnya, disebut kalau batik dalam bentuk yang lebih primitif justru sudah dimiliki oleh orang Toraja (Tana Toraja, Sulawesi Selatan). Kata “batik” sendiri baru secara tertulis ditemukan pada tahun 1641 dalam dokumen pengiriman barang dari Batavia (Jakarta) ke Bengkulu, sedangkan menurut pakar batik Belanda, Rouffaer (1914), referensi pertama tentang batik ini merujuk ke tahun 1520 (Gittinger, 1985)

Sungguh dapat disayangkan bahwa budaya batik di Sulawesi Selatan justru tidak berkembang seperti beberapa provinsi lainnya yang telah lama mewarisi tradisi ini.

Jadi untuk Sulsel, sudahkah anda berbatik pada hari ini?

Tags: batik, jawa, toraja, unesco

Share on Facebook Share on Twitter

Super power SBY dengan PERPPU, Catatan atas kasus Super body KPK

Super power SBY dengan PERPPU, Catatan atas kasus Super body KPK

Oleh Sapri Pamulu - 24 September 2009 - Dibaca 850 Kali -

Jika mencermati ulasan-ulasan para pakar dan pengamat, maka dari kasus KPK -sang lembaga super body- dapat di prediksi akan keluarbiasaan kebesaran kekuasaan yang digenggam SBY sebagai presiden terpilih. Bagaimana tidak, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPUU) akan dapat menyulap UU dalam sekejap dengan kriteria genting saja, lalu PERPPU juga ternyata tidak dapat diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena bukan merupakan produk Undang-Undang (UU), karena tidak setara dengan susunan perundang-undangan. Sehingga yang paling memungkinkan untuk mengugurkan PERPPU ini hanya dapat melalui mekanisme sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Dalam Pasal 22 UUD 1945 ayat 2 diatur tentang keharusan PERPPU itu mendapatkan persetujuan DPR, dan konsekeuensinya, jika tidak disetujui maka PERPPU itu harus dcabut, sebagaimandisebutkan dalam ayat 3 berikutnya.

Hanya saja, jika koalisi pilpres berlanjut, sebagai partai mayoritas dalam parlemen maka PERPPU yang dirilis presiden SBY tidak akan mengalami hambatan untuk disahkan. Inilah yang dimaksud penulis sebagai kekuatan adi daya (super power) dari presiden SBY sekarang ini. Ini tentu saja dapat menjadi sesuatu yang membahayakan jika “power must not go unchecked”, sebagaimana SBY sendiri mengatakan hal yang sama sebagai evaluasi terhadap KPK beberapa waktu lalu. Mahfud MD, Ketua MK, mengkonfirmasikan kekuatan SBY ini dalam soal PERPPU ini, karena dalam keadaan genting alasannya cukup berdasarkan pandangan subyektif presiden, hal yang berbeda jika ditentukan keadaan bahaya dimana alasan obyektif menjadi prioritas.

Dengan kondisi seperti ini, tampaknya peran oposisi, meski tidak melembaga, menjadi sesuatu yang perlu, untuk mengkritisi apapun produk pemerintah (presiden) sehingga terdapat “mekanisme check and balance” dalam penyelenggaraan kekuasaan. Optimisnya, barangkali kita masih dapat berharap akan posisi SBY yang akan lebih condong sebagai kepala negara daripada sebagai kepala pemerintahan dalam bandul sikap terhadap berbagai persoalan pelik yang melanda bangsa, Tentu optimisme ini masih harus dibuktikan dalam kaitan pos kabinet yang juga dapat dibaca sebagai bentuk koalisi pemerintah, jika Golkar+Hanura dan PDIP+Gerindra lebih memilih terhormat di tempat/jalur yang berbeda, atau justru SBY presiden terpilih tidak berkenan menawarkan kursi menteri, sehingga kita masih dapat dengan mudah membaca perbedaan antara “political will” dan “good will” dalam berbagai wacana. Meski demikian, hasil survey exit pool LP3ES pada pilpres lalu itu, hanya sedikit responden yang menganjurkan perlu sikap yang berbeda (beroposisi) dengan presiden terpilih.

Tags: DPR, kpk, mk, PERPPU, sby, super body, super power

Share on Facebook Share on Twitter

13 tanggapan untuk “Superpower SBY dengan Perppu, Catatan atas Kasus Superbody KPK”

Menunggu Kabinet “Sembako” SBY (Bagian 2)

Menunggu Kabinet “Sembako” SBY (Bagian 2)

Oleh Sapri Pamulu - 7 September 2009 - Dibaca xyz Kali -

Jika kembali membuka arsip-arsip survey yang dilakukan berbagai lembaga termasuk LP3ES terdapat temuan-temuan menarik yang menurut responden merupakan agenda yang mendesak untuk SBY-Boediono. Pertama, Kemenarikannya justru terletak pada sejumlah agenda lama yang populer menyangkut hajat hidup yang sangat mendasar, yaitu sembako (sembilan bahan pokok) dan lapangan kerja yang sekaligus mencerminkan kondisi kekinian tingkat kemapanan atau keprihatinan masyarakat. Kedua, terdapat aspirasi untuk lebih mengutamakan para professional & teknokrat di kabinet, dari pada mendudukkan unsur parpol dan birokrasi.

Dalam laporan exit poll oleh LP3ES di atas, agenda mendesak adalah pengendalian harga sembako, penyediaan lapangan kerja, dan layanan pendidikan. Sedangkan dalam laporan survey LSI, masalah-masalah yang mendesak untuk 5 tahun kedepan menurut responden juga masih dalam bingkai yang sama, yaitu sembako, pengangguran, pendidikan dan kemiskinan, serta tambahan tentang korupsi dan KKN.

Olehnya itu tidak ada salahnya jika kabinet mendatang masih akan merupakan kabinet sembako, yang tentu saja akan sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti BBM yang sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah, naik turunnya harga bbm tak dapat dipungkiri menjadi dongkrak bagi harga sembako

Dalam hal preferensi kandidat menteri untuk kabinet SBY mendatang, para respondent juga memberikan suara yang lebih banyak kepada para kandidat dengan latar belakang teknokrat/professional (36%), dibadingkan dengan unsur Parpol (18%) dan Birokrat (10%). Meski demikian terdapat juga keinginan untuk mempertahankan komposisi yang sama dengan kabinet sekarang ini.

Nominasi ini juga menarik, terutama jika dikaitkan dengan kinerja kasus, terutama banyak unsur penggiat partai (baca: politisi) yang banyak terlibat kasus-kasus tidak terpuji di berbagai institusi eksekutif dan legislatif, sehingga jika SBY akan masih menjadi sekoci bagi parati-partai maka akan menjadi mengecewakan pada respondent yang telah memberinya amanah 60% pada pilpres lalu.

Tapi mungkinkah kabinet sembako mendatang merupakan kabinet professional?

Tags: Kabinet, menteri, politisi, professional, sby, sembako

Share on Facebook Share on Twitter